Perundingan merupakan suatu tahapan pertama yang dilakukan sebelum diadakan perjanjian. Perundingan biasa diselenggarakan atau dilakukan oleh perwakilan diplomat yang mempunyai surat kuasa penuh dari Pemerintah, dapat juga dilakukan oleh kepala Negara/Pemerintah langsung. Setelah diadakan sebuah perudingan, lalu selanjutnya penandatanganan yang mana akan dijadikan sebagai perjanjian.

Dalam menjalin suatu hubungan Internasional, negara yang terlibat harus membuat suatu perjanjian untuk membatasi hubungan tersebut. Dalam hal ini banyak proses yang harus dilalui untuk membuat suatu perjanjian Internasional, Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian Internasional itu?

Pengertian Perjanjian Internasional

Secara umum Perjanjian Internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa Negara atau organisasi Internasional yang dibuat di bawah hukum Internasional. Beberapa ahli di bidang hubungan Internasional pernah menjelaskan mengenai definisi perjanjian Internasional.

Dalam perjanjian Internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud Subjek perjanjian Internasional adalah semua subjek hukum Internasional, terutama negara dan organisasi Internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan Obyek hukum Internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat Internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Perjanjian bilateral dibuat antara dua Negara. Sedangkan perjanjian multilateral ialah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Perjanjian ini melibatkan persetujuan antar Negara sehingg terbentuk hak dan kewajiban dari masing-masing Negara yang tercantum dalam surat perjanjian Internasional.

Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar Negara. Tentu saja dalam perjanjian Internasional setiap Negara yang bergabung memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan. Perjanjian tidak serta merta dapat terjadi begitu saja karena membutuhkan beberapa tahapan yang harus dialalui.

  • Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional secara Umum (Klasik)
  1. Perundingan (Negotiation).
  2. Penandatanganan (Signature).
  3. Persetujuan parlemen (The Approval Of Parliament).
  4. Ratifikasi (Ratification).
  • Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional secara sederhana (Simplifed)
  1. Perundingan (Negotiation).
  2. Penandatanganan (Signature).
  • Prosedur atau Tahapan Melakukan Perjanjian Internasional menurut UU No. 24 Tahun 2000
  1. Penjajakan.
  2. Perundingan.
  3. Perumusan naskah perjanjian.
  4. Penandatanganan (Signature).
  5. Pengesahan naskah perjanjian (Authentication Of The Text).

Menurut Mahkamah Internasional, pengertian perjanjian Internasional pada Pasal 38 Ayat 1 berbunyi bahwa perjanjian Internasional baik yang bersifat khusus atau umum, yang di mana mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diakui oleh masing-masing Negara-Negara yang bersangkutan. Dan terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh Para Ahli. Berikut ulasannya :

  • Menurut Konvensi Wina 1969

Dalam Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan dua Negara atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian Internasional mengatur perjanjian antar Negara sebagai subjek hukum Internasional.

Dan Menurut Konvensi Wina 1986 : Dijelaskan bahwa perjanjian Internasional adalah persetujuan Internasional yang ditandatangani dalam benuk tertulis antara satu Negara atau lebih dan antar satu organisasi atau lebih, dimana persetujuan tersebut dibuat dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan penandaan khususnya.

  • Menurut G. Schwarzenberger (1967)

Perjanjian Internasional adalah persetujuan antara subjek-subjek hukum Internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum Internasional, dapat berbentuk bilateral ataupun multilateral.

  • Mochtar Kusumaatmadja (1982)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

  • Oppenheimer-Lauterpacht

Perjanjian Internasional merupakan persetujuan antar Bangsa/Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang ada didalamnya.

  • UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Fungsi Perjanjian Internasional

 

Fungsi perjanjian Internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum bagi bangsa-bangsa atau masyarakat Internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian saja.

Intinya, perjanjian Internasional ini berfungsi bagi seluruh bangsa Internasional yang mengadakan perjanjian saja demi tercapainya tujuan bersama. Dan terdapat fungsi lain, diantaranya:

  • Untuk memperoleh pengakuan secara umum dari anggota masyarakat.
  • Bisa dijadikan sebagai sumber hukum Internasional
  • Bisa dipakai sebagai sarana untuk menjalankan pengembangan kerjasama Internasional secara damai.
  • Memudahkan peluang transaksi dan komunikasi antarnegara.

Asas-asas Perjanjian Internasional

Terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu perjanjian Internasional

  • Asas Courtesy yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan.
  • Asas Pacta Sunt Servanda yaitu asas yang menanyakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
  • Asas Rebus Sig Stabius, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian tersebut.
  • Asas Reciprocitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
  • Asas Bonfides, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus di dasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
  • Asas Egality Rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian Internasional mempunyai kedudukan yang sama.

Manfaat Perjanjian Internasional

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan untuk melaksanakan kelangsungan Negaranya tidak jarang Indonesia juga melakukan kerja sama Internasional dengan Negara lainnya. secara khusus ada beberapa jenis perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Namun ada satu bidang yang tidak boleh menjadi ranah perjanjian Internasional yaitu bidang Pertahanan karena Indonesia tidak mau diusik oleh Negara lain dikarenakan masalah Pertahanannya.

Sebenarnya ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan ketika dua atau lebih Negara melakukan perjanjian Internasional. Dengan semakin banyaknya perjanjian Internasional, maka masing-masing negara akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan menyetarakan frekuensi. Diantara manfaat dari Kerjasama Internasional sebagai berikut:

  • Negara-negara akan mempunyai tujuan sama, dengan penerapan pola atau sistem yang mulai disesuaikan.
  • Diharapkan dengan semakin banyaknya kerjasama Internasional, maka perselisihan dapat diminimalisir.
  • Penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar Negara dapat segera dikoreksi dan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara cepat dan responsif.
  • Pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia, demi terciptanya kondusifitas di penjuru dunia.
  • Saling membantu di dalam masalah krisis ekonomi, sehingga membangkitkan simpati antar negara untuk menanggapi dan membantu masalah ekonomi di Negara lain.

Berakhirnya Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional ini dibentuk demi keberlangsungan hidup dan kerjasama antar bangsa atau Negara sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena merupakan kesepakatan dari beberapa pihak. Namun, perjanjian Internasional juga bisa dibatalkan melihat beberapa kondisi seperti terjadinya pelanggaran, adanya kecurangan, ada pihak yang merasa dirugikan dan adanya ancaman dari sebelah pihak.

Yang namanya perjanjian pasti sudah memenuhi kesepakatan beberapa pihak, tapi jika salah satu terbukti berbuat curang, berkhianat, atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka perjanjian pun batal. Berbeda dengan pembatalan perjanjian Internasional yang mana perjanjian berakhir sebelum saatnya, berakhirnya perjanjian ini terjadi karena memang sudah habis masa kontrak atau memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut:

  • Habisnya masa perjanjian.
  • Salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lain.
  • Adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.
  • Telah tercapai tujuan dari perjanjian.
  • Dan syarat mengakhiri perjanjian sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum Internasional dan mempunyai tujuan untuk kebaikan masyarakat maupun antarbangsa.

Bentuk perjanjian Internasional yang dilakukan antarbangsa maupun antarorganisasi Internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian Internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Nah, untuk itu demikianlah informasi mengenai perjanjian Internasional, semoga ulasan pada hari ini memberi manfaat bagi pembaca.

Related Posts